Rabu, 1 November 2023 – 17:38 WIB
Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi baliho Ganjar Pranowo – Mahfud MD, di Bali, yang dicopot saat kedatangan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke daerah itu. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena dapat menimbulkan diskriminasi politik.
“Sebelumnya Presiden mengumpulkan para penjabat gubernur dan memberikan arahan bahwa seluruh penjabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya,” kata Hasto kepada wartawan, di Gedung High End, Rabu, 1 November 2023.
Namun, menurutnya, terjadi kejadian yang tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Hal tersebut menciderai rasa keadilan. Padahal, KPU sudah menetapkan peserta Pemilu 2024, dan pasangan Ganjar-Mahfud juga telah resmi mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan calon di Pilpres 2024.
“Dalam demokrasi, ekspresi dapat disampaikan melalui pemasangan bendera partai politik, yang telah ditetapkan oleh KPU bersama peserta Pemilu, termasuk baliho Ganjar-Mahfud. Tindakan ini turun dan menciderai rasa keadilan,” kata Hasto.
Meskipun demikian, Hasto mengatakan bahwa masyarakat telah merespons demokrasi dengan baik di Indonesia. Salah satunya adalah dengan munculnya bendera atau atribut partai politik lainnya.
“Masyarakat sudah sangat cerdas, mereka telah menjadi bagian penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah suara dari masyarakat, bukan dari PDI Perjuangan. Kami hanya menangkap suara-suara itu,” tambahnya.
Sebagai informasi, baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot sebelum kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan pada Selasa, 31 Oktober 2023 siang. Selain itu, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Pencopotan atribut politik tersebut telah disepakati bersama dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) persiapan kunjungan Presiden Jokowi yang melibatkan pihak Istana pada Minggu, 29 Oktober 2023. Lokasi kunjungan kepala negara harus dibersihkan dan dirapikan dalam radius 200 meter.
Meskipun demikian, Hasto menyampaikan bahwa masyarakat telah merespons demokrasi dengan baik di Indonesia. Salah satunya adalah dengan munculnya bendera atau atribut partai politik lainnya.
