Kamis, 2 November 2023 – 08.00 WIB
Bali – Penjabat Gubernur Bali, SM. Mahendra Jaya membantah tuduhan bahwa pencopotan baliho capres-cawapres sebelum kunjungan Presiden Jokowi ke Bali memiliki muatan politis. Menurut Mahendra Jaya, tindakan tersebut sepenuhnya mengacu pada protokol kunjungan kenegaraan, baik oleh Presiden maupun Wakil Presiden.
“Agar masyarakat tidak menganggap hal ini sebagai tindakan bias terhadap partai atau kelompok tertentu, tidak ada muatan politis sama sekali,” jelas Mahendra Jaya kepada media pada Kamis, 2 November 2023.
Mahendra Jaya merasa perlu mengklarifikasi berita dan video terkait pencopotan alat sosialisasi selama kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan dan Balai Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar.
“Saya ingin menjelaskan bahwa pencopotan alat sosialisasi di lokasi acara adalah keputusan rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan kunjungan Presiden ke Bali yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi,” jelasnya.
Rapat koordinasi wilayah tersebut dilaksanakan di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Minggu, 29 Oktober 2023. Koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar serta tim advance.
Salah satu hasil dari rapat koordinasi wilayah tersebut adalah kesepakatan untuk membersihkan dan merapikan jalur, terutama terkait alat sosialisasi yang tidak terkait dengan substansi kunjungan Presiden RI.
“Peserta rapat koordinasi wilayah sepakat untuk merapikan dan membersihkan jalur kunjungan dalam radius 20 meter. Termasuk di dalamnya adalah baliho, spanduk, dan alat sosialisasi yang tidak terkait dengan substansi kunjungan presiden,” jelasnya.
Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar diminta untuk berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang dipasang di sekitar lokasi kunjungan presiden, baik milik partai politik, calon legislatif, maupun tim sukses.
Namun sayangnya, sampai satu jam sebelum acara, alat sosialisasi tersebut masih terpasang. Sehingga, Pemerintah Provinsi Bali menurunkan Satpol PP untuk merapikannya.
Jika Pemerintah Kabupaten Gianyar berkoordinasi dengan pemilik alat peraga, Mahendra Jaya memastikan Satpol PP Bali tidak perlu melakukan penertiban langsung. Menurutnya, tugas dari jajaran Satpol PP Bali hanya untuk merapikan.
“Sesuai hasil rapat koordinasi wilayah, petugas kita hanya merapikan alat sosialisasi yang miring, hampir jatuh, dan dipaku di pohon,” kata Mahendra Jaya.
Alat sosialisasi tersebut tidak dihilangkan sama sekali. Hanya dipindahkan ke tempat yang semestinya. “Yang kita rapikan bukan hanya alat sosialisasi yang terkait dengan capres dan cawapres tertentu, tetapi juga milik calon legislatif dan partai lainnya,” jelasnya.
Setelah kunjungan Presiden selesai, Mahendra Jaya mengatakan bahwa alat sosialisasi akan dikembalikan seperti semula. “Kami di Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk selalu menjaga netralitas ASN,” ujarnya.
