Partai Demokrat meminta agar peserta Pemilu 2024 mengutamakan moral dan etika dalam berkompetisi. Partai yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini percaya bahwa dengan cara yang beradab, pesta demokrasi akan berjalan dengan baik dan lancar.
“Seharusnya ketika berkontestasi ingin menjadi pimpinan, kita juga harus menjunjung tinggi moral dan etika dalam berkompetisi,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron pada Jumat, 3 November 2023.
Anggota DPR RI ini berharap bahwa cara-cara yang digunakan oleh peserta Pemilu 2024 dilakukan secara terhormat. Herman bahkan mendorong kepolisian untuk tidak ragu dalam menindak pihak-pihak yang mencoba memecah belah bangsa dengan hoaks dan kampanye hitam.
“Jika kejahatan itu dibuat, seharusnya ada penegakan hukum yang benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak,” kata Ketua BPOKK Partai Demokrat ini.
Herman yakin bahwa gerakan kampanye hitam hanya bisa dicegah melalui penegakan hukum yang tegas. Hukuman yang tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan hoaks dan memecah belah masyarakat dapat membuat orang lain jera untuk melakukan hal yang sama. “Karena akan ada efek jera jika mereka melakukan kesalahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Herman menilai bahwa gerakan kampanye hitam dan penyebaran hoaks tidak hanya dilakukan oleh kubu yang bertarung dalam Pemilu 2024. Praktik kotor dalam kontestasi politik justru sering dilakukan oleh orang-orang yang bukan peserta pemilu.
Menurutnya, kejahatan dalam pemilu dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terlibat dalam perjuangan peserta pemilu. Bahkan, hoaks dan ujaran kebencian diproduksi di media sosial oleh akun-akun anonim.
Oleh karena itu, Herman berpendapat bahwa cara-cara kotor dalam pemilu tidak hanya dapat diatasi melalui penegakan hukum saja. Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya hoaks harus dilakukan dengan massif untuk mengurangi dampak terburuk dari hoaks dan ujaran kebencian.
“Menertibkan pelaku hoaks dapat dilakukan dengan sosialisasi dan memberikan kesadaran kepada semua pihak untuk bijak dalam memilih dan memilah informasi,” katanya.
Dia juga menambahkan, “Jika kita telusuri, banyak video yang dipotong-potong, video dukungan seorang pimpinan untuk pilkada diubah menjadi dukungan untuk pilpres, bahkan jejak digital yang sudah usang diangkat kembali kemudian direvitalisasi lagi, baik dengan gambar maupun cara lainnya, direkayasa, dan ini menjadi senjata yang ampuh.”
Menurutnya, kejahatan dalam pemilu dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terlibat dalam perjuangan peserta pemilu. Bahkan, hoaks dan ujaran kebencian diproduksi di media sosial oleh akun-akun anonim.
