portalberita.live update berita harian kriminal,artis,gosip,olahraga,politik
Berita  

Kemunduran Demokrasi Dikritik oleh Imparsial dalam Putusan MK yang Mengizinkan Gibran Jadi Cawapres

Kemunduran Demokrasi Dikritik oleh Imparsial dalam Putusan MK yang Mengizinkan Gibran Jadi Cawapres

Sabtu, 4 November 2023 – 10:29 WIB

Jakarta – Menurut Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, situasi penurunan demokrasi di Indonesia yang menarik perhatian dua media asing adalah permasalahan politik yang sangat nyata.

Baca Juga :

Jokowi Lepas Pesawat Hercules TNI AU Pembawa Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina

Gufron Mabruri menjelaskan bahwa keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo, sebenarnya adalah puncak dari masalah dalam penurunan demokrasi di Indonesia.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri

Baca Juga :

Sekjen PDIP Serahkan Urusan Pengembalian KTA Gibran Rakabuming ke DPC Solo

“Karena jauh sebelumnya terjadinya kemunduran tersebut telah banyak diangkat oleh sejumlah pakar dan analis politik baik dari dalam maupun luar negeri terutama berkaitan dengan menurunnya tingkat kebebasan di Indonesia,” kata Gufron dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 4 November 2023.

Menurutnya, daripada memperbaiki keadaan demokrasi di Indonesia, Jokowi tampaknya, menjelang berakhirnya masa jabatannya yang kedua, semakin terlihat sebagai seseorang yang merusak demokrasi dengan usahanya dalam membangun “politik dinasti.”

Baca Juga :

Momen Gibran Silaturahmi ke Habib Jindan dan Habib Ali Kwitang, Bantah Bahas Politik

Hal ini disertai dengan praktik kolusi dan nepotisme melalui pencalonan anaknya, Gibran, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.

Cawapres Gibran Rakabuming Raka

“Kami menilai, kondisi kemunduran demokrasi di akhir era pemerintahan Jokowi tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan,” ucap dia.

Untuk merespon hal tersebut, dibutuhkan adanya bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari kemunduran, termasuk dengan menjadikan politik elektoral sebagai momentum dan media untuk mengoreksi semua kebijakan dan langkah politik Jokowi yang memundurkan capaian politik reformasi 1998 tersebut.

Halaman Selanjutnya

Source : VIVA/M Ali Wafa

Exit mobile version