Kamis, 9 November 2023 – 23:09 WIB
Jakarta – Peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk merancang strategi khusus dalam menghadapi potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Ia melihat gejala-gejala yang mengarah kepada hal tersebut sudah mulai terlihat.
Usep memberi contoh penurunan baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali, beberapa waktu lalu. Ia menduga tindakan tersebut sengaja dilakukan oleh penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya untuk memuluskan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke provinsi tersebut.
“Sulit untuk menyangkal bahwa Presiden akan netral dalam Pemilu 2024. Terlebih lagi, sang anak (Gibran Rakabuming Raka) juga maju. Sulit juga untuk membantah bahwa aparat tidak digunakan untuk kepentingan politik,” kata Usep kepada awak media, Kamis 9 November 2023.
Gibran saat ini telah dipilih untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia mendadak memenuhi syarat setelah Mahkamah Konstitusi merilis putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Oktober lalu. Putusan tersebut merevisi syarat usia bagi calon capres-cawapres yang tertuang dalam UU Pemilu.
Dalam putusannya, MK membolehkan calon yang belum berusia 40 tahun untuk berkompetisi menjadi capres dan cawapres. Syaratnya, calon tersebut harus pernah dipilih atau menjabat menjadi kepala daerah. Saat putusan itu diumumkan oleh Ketua MK Anwar Usman, Gibran masih berusia 36 tahun. Anwar merupakan paman dari Gibran.
Menurut Usep, semua penjabat kepala daerah saat ini berada di bawah “kendali” presiden. Keberadaan para penjabat yang tidak dipilih langsung oleh rakyat tersebut memiliki potensi dijadikan alat pemenangan pasangan calon tertentu.
Selain itu, ia juga tidak percaya bahwa Jokowi akan benar-benar menghukum penjabat kepala daerah yang terindikasi memihak Prabowo-Gibran. “Jokowi itu antara panggung belakang dengan panggung depan berbeda. Dia bilang penjabat kepala daerah harus netral. Padahal, tidak demikian,” ungkap Usep.
Usep menyatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan pertaruhan integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Sebelum melakukan pengawasan, ia juga meminta agar Bawaslu menjaga netralitas.
“Jika berharap kepada masyarakat untuk berani melaporkan, menurut saya, agak susah karena ini hampir semuanya sudah termanajemen dengan baik untuk kepentingan tertentu. Selain itu, penyelenggara juga harus berhati-hati. KPU dan Bawaslu dituntut untuk bersikap profesional. KPU memiliki kaki sebenarnya. Di kecamatan itu terdapat panitia pengawas,” ucap Usep.
Tidak hanya aparat penegak hukum dan ASN, isu ketidaknetralan lembaga negara dalam pemilu juga dialamatkan kepada KPU. Saat ini, KPU digugat sebesar Rp75 triliun karena meloloskan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Ketika Gibran didaftarkan, belum ada PKPU yang dibuat sebagai aturan turunan putusan MK.
Pada saat itu, PKPU tidak bisa dibuat karena anggota DPR sedang masa reses. Sebagaimana amanat undang-undang, KPU harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR dalam penyusunan PKPU.
Persoalan netralitas instansi dan lembaga negara dalam pemilu sebelumnya sempat disinggung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan usai makan siang bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, akhir Oktober lalu. Secara khusus, Ganjar berharap semua penyelenggara negara tidak berpihak kepada salah satu pasangan.
“Demokrasi tanpa netralitas menjadi sangat parsial dan berat sebelah. Tugas kita, mari jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan adil dan kita bisa saling menjaga,” kata Ganjar.
Senada, Anies mengingatkan agar Jokowi menjaga netralitas di Pemilu 2024. Ia menyebut banyak pihak yang menitipkan pesan tersebut untuk disampaikan ke Jokowi. “Dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas dalam pilpres, pemilu,” kata Anies.
