Koordinator Nasional Formasi Indonesia Moeda Syifak Muhammad Yus menganggap tuduhan netralitas baik di kalangan TNI, Polri, maupun ASN dalam Pemilu 2024 diduga hanya merupakan isu yang dibuat oleh kelompok tertentu.
Menurut Syifak, pihak yang menuding adanya pelanggaran netralitas harus dapat memperkuat tudingannya dengan bukti yang kuat, bukan hanya sekadar isu yang menimbulkan gaduh dan disinformasi.
“Jangan sampai pihak yang menggaungkan isu ini bertujuan sekadar mencari simpati publik terhadap partai tertentu,” kata Syifak.
Dia menambahkan bahwa isu netralitas aparat negara selalu ramai dibicarakan dalam setiap pemilu, termasuk menghadapi Pemilu 2024, dan gencar dihembuskan oleh para tim sukses pasangan calon.
Syifak menegaskan bahwa tuduhan netralitas penyelenggara harus diselidiki lebih dalam, apakah tuduhan tersebut benar adanya atau sengaja digulirkan sebagai bagian dari strategi kampanye.
Syifak mendorong agar temuan yang berpotensi melanggar netralitas dari penyelenggara negara segera dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pencegahan tidak netralnya aparat negara.
Selain itu, isu netralitas aparat negara maupun penyelenggara pemilu harus diverifikasi oleh Bawaslu sebelum menjadi opini publik.
Kampanye Pilpres harus diisi dengan kampanye positif, bukan kampanye negatif. Syifak menekankan pentingnya menjaga perdamaian, kerukunan, dan persatuan Indonesia.
Diketahui dalam diskusi tersebut dihadiri oleh Ulta Levenia Nababan dari Tim Kampanye Muda (TKN) Pemilih Muda Prabowo Gibran, Marhadi Komisioner KPU Kota Jakarta Timur, dan Nudzran Yusya, peneliti Lab Psipol UI sekaligus dosen Psikologi Universitas Syiah Kuala.
