Jumat, 24 November 2023 – 10:24 WIB
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas kasus dugaan pemerasan yang menjerat Ketua KPK, Firli Bahuri.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kasus yang menjerat Firli juga diakuinya mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk memberantas korupsi.
“Saya sebagai salah satu dari pimpinan turut bertanggung jawab dan karenanya meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut yang telah menimbulkan kegaduhan dan hampir mengikis harapan pada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi,” kata Ghufron dalam keterangannya, Jumat, 24 November 2023.
Ghufron memastikan, lembaganya tetap bekerja memberantas rasuah meski diterpa badai buntut penetapan tersangka Firli Bahuri. Hal ini setidaknya ditunjukkan KPK dengan menangkap 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur.
“Giat tangkap tangan ini dilakukan di tengah hiruk-pikuk peristiwa yang terjadi di KPK. Hal ini menunjukkan bahwa insan KPK tetap bekerja dan KPK masih terdepan dalam memberantas korupsi seperti biasa dan tidak terganggu dengan hiruk-pikuk yang terjadi pada KPK tersebut,” kata Ghufron.
Penetapan tersangka terhadap Firli dan hiruk pikuk yang terjadi saat ini, lanjut Ghufron, akan menjadi pelajaran dan evaluasi KPK secara internal dan eksternal. KPK berkomitmen berbenah diri dan terbuka menerima saran dan masukan masyarakat.
“Kami berharap masyarakat tetap mendukung secara konstruktif, jika benar mohon didukung, jika salah mohon dikritik untuk kebaikan, terhadap KPK dalam perjuangan memberantas korupsi. KPK adalah milik rakyat dan negara Indonesia, harapan itu masih ada dan akan terus ada dan membesar jika bersama bergandengan untuk memelihara dan merawat harapan Indonesia adil makmur bebas dari korupsi,” ujarnya.
Dalam OTT di Kalimantan Timur, tim satgas KPK membekuk 11 orang, termasuk penyelenggara negara. Para pihak itu ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi suap terkait proyek.
Namun, belum diketahui secara pasti identitas para pihak yang ditangkap KPK dalam OTT di Kalimantan Timur ini. Lembaga antikorupsi memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.
