Jumat, 24 November 2023 – 13:49 WIB
Jakarta – Viral lagi Rocky Gerung melucuti atau membongkar rahasia di balik pemilihan dan penetapan Firli Bahuri sebagai ketua KPK 2019 lalu. Tentu komentar pengamat politik Rocky Gerung ini berkaitan dengan penetapan Ketua KPK itu.
Dilansir dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Jumat, 24 November 2023, Rocky Gerung berpendapat bahwa penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka ini menjadi isu yang sangat menggemparkan.
Menurut Pria kelahiran Manado ini, orang-orang akan mulai berandai-andai, jika Firli Bahuri ditersangkakann, apakah kasus yang pernah ketua KPK tangani atau masih disimpan Firli bakal dibuka atau tidak kedepannya.
“Mungkin Pak Jokowi sebagai presiden menganggap ya udah selesai, kan beberapa hal enggak bisa dia (Firli) lakukan juga tuh,” katanya.
Salah satu yang tidak bisa dilakukan oleh Firli Bahuri adalah mentersangkakan Anies Baswedan dalam kasus Formula E.
Menurut pengamat politik itu, jabatan ketua KPK seharusnya diperpanjang pada bulan Desember tahun depan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sambungnya, ia mengungkapkan bahwa Jokowi tampak akan menyelesaikan masa jabat Firli Bahuri sebagai ketua KPK.
“Jadi kelihatannya memang difinalkan sebelum surat perpanjangan itu diresmikan untuk ditambahkan (perpanjangan masa jabatan Ketua KPK),” ujarnya.
“Harus Dianggap bahwa itu sudah selesai dan Jokowi mungkin akan mencari pelaku politik lain di KPK. Pelaku politik artinya seseorang yang dia perlukan sebagai kaki tangan,” sambung Rocky.
Menurut Rocky, KPK saat ini masih bisa dipakai Jokowi sebagai alat kekuasaan dengan Ketua KPK baru.
“Dari awal itu yang dikritik oleh masyarakat sipil bahwa KPK ditundukkan sebagai peralatan eksekutif. Jokowi pasti masih memerlukan KPK. Tetapi KPK yang di-refresh lah, maksudnya seger kembali untuk kesegaran politik Jokowi, bukan untuk penegakan hukum,” katanya.
Menurutnya Firli sudah tutup buku, namun Firli sendiri memiliki banyak buku (kasus) yang disimpannya di mana-mana.
“Banyak orang beranggapan bahwa Firli masih menyimpan banyak kasus yang satu waktu mesti dia ucapkan (buka). Kan ga mungkin Firli diam-diam saja, kalau begitu mah konyol juga si Firli,” Imbuhnya lagi.
Namun hal itu dianggap Rocky Gerung bukanlah soal balas dendam Firli, melainkan momentum untuk saling membersihkan diri.
“Bagaimana kalau Firli buka beberapa kasus yang sebetulnya sudah di ujung sprindik dia atau di ujung kalkulasi dia,” katanya.
Menurutnya, momentum ditersangkakannya Firli Bahuri, seharusnya dijadikan momentum untuk mengembalikan ide pemberantasan korupsi dan tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik.
Lebih lanjut Rocky Gerung menilai jika kasus antara Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ini sangat kuat bermuatan politik. Bahkan pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK saat itu dinilai syarat akan legitimasi politik.
“Dari segi asal-usul Firli Bahuri terpilih, itu legitimasi politiknya kuat banget. Mana mungkin satu blok itu akhirnya setuju pada Firli, artinya ada semacam test agreement, kesepakatan diam-diam di situ. Jadi tetap terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK itu hasil negosiasi politik panjang dan bahkan bulat,” ujarnya.
Saat itu sebanyak 56 anggota Komisi III semua memilih Firli sebagai Ketua KPK, hal itu dinilai sebagai kesepakatan ramai-ramai untuk memilih Firli Bahuri.
“Latar belakangnya panjang bahwa Firli ada di situ (sebagai Ketua KPK), artinya banyak banyak titipan politik kemudian diabsolutkan secara aklamasi untuk menjadi Ketua KPK,” katanya.
Jika melihat latar belakang itu, Rocky Gerung mulai mengkalkulasi, berapa modal yang diperlukan untuk menjadi Ketua KPK?
Atas kepentingan siapa yang ada di balik penempatan orang-orang yang seharusnya berintegritas tapi kemudian patah, yang seharusnya independen tapi kemudian berpihak.
“Kelihatannya di belakang ini ada uang yang bekerja untuk memperoleh jabatan-jabatan. Entah sponsor individual, entah sponsor oligarki, entah sponsor partai politik. Itu intinya, jadi semua badan yang seharusnya independen itu enggak lagi bisa kita percaya,” bebernya.
Menurut Rocky Gerung sudah berkali-kali di era kepemimpinannya, Jokowi mengatakan akan memimpin pembersihan birokrasi dan pemberantasan korupsi, namun yang terjadi malah bertolak belakang.
“Dari awal selama 9 tahun bangsa ini dituntun untuk mengalami pembusukan institusi dan ketika pembusukan terjadi semua orang merasa sudah biasa,” tambahnya.
