Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyinggung tentang politik uang saat dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam orasinya, Burhanuddin membahas tema “Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi” yang secara garis besar membahas politik uang di negara demokrasi saat pemilihan umum (pemilu).
Berdasarkan riset yang dilakukannya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 terlibat politik uang. Indonesia pun menjadi negara dengan tingkat politik uang tertinggi ketiga di dunia, di bawah Uganda dan Benin.
Burhanuddin melanjutkan bahwa pemilih yang menjadi simpatisan menjadi target politik uang, dengan jumlahnya mencapai 15 persen dari total pemilih, sementara 85 persen adalah massa mengambang (swing voters).
Meskipun demikian, Burhanuddin mengakui bahwa strategi pembelian suara hanya mempengaruhi pilihan 10 persen pemilih. Namun demikian, jumlah tersebut lebih dari cukup bagi banyak kandidat untuk mencetak kemenangan dalam pemilu.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meyakini kebenaran atas apa yang dipaparkan Burhanuddin, karena penelitian jual beli suara sudah lama dilakukannya bahkan menjadi topik disertasi.
Dalam acara tersebut, Moerdijat juga menyatakan bahwa pidato ilmiah Burhanuddin sangat penting untuk menjadi perhatian bersama, karena politik uang menjadi peringatan bagi kita semua dalam membangun demokrasi yang sesungguhnya.
