Jumat, 22 Desember 2023 – 04:02 WIB
Gaza – Hamas mengumumkan bahwa mereka akan menuntut pembebasan tiga pemimpin utama Palestina dalam setiap pertukaran sandera dengan Israel.
Milisi Palestina tersebut menegaskan bahwa Marwan Barghouti, Ahmed Saadat, dan Abdullah Barghouti adalah tiga orang yang akan dibebaskan dalam setiap kesepakatan baru.
Barghouti, yang berusia 64 tahun, adalah anggota Komite Sentral Fatah dan dianggap sebagai calon utama untuk memimpin Otoritas Palestina di Ramallah setelah Presiden Mahmoud Abbas.
Dilansir dari Anadolu Ajansi, Kamis, 21 Desember 2023, dia ditangkap oleh Israel pada tahun 2002 dan dijatuhi hukuman lima kali seumur hidup.
Sementara itu, Saadat, Sekretaris Jenderal Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), ditangkap pada tahun 2008 dan dijatuhi hukuman penjara 30 tahun karena terlibat dalam pembunuhan Menteri Pariwisata Israel Rehavam Ze’evi pada tahun 2001.
Abdullah Barghouti, pemimpin tertinggi Hamas, dijatuhi hukuman seumur hidup karena serangkaian serangan terhadap Israel.
Israel sebelumnya menolak memasukkan ketiga pemimpin tersebut dalam perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas pada tahun 2011, yang melibatkan pembebasan tentara Israel, Gilad Shalit, dengan imbalan lebih dari 1.000 tahanan Palestina.
Saat ini, pemerintah Israel belum memberikan komentar terkait laporan tersebut.
Pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, tiba di Kairo pada Rabu, 20 Desember 2023, sebagai bagian dari upaya Mesir untuk memediasi kesepakatan pertukaran sandera baru antara Palestina dan Israel.
Selama jeda kemanusiaan di Gaza bulan lalu, Hamas membebaskan 81 warga Israel dan 24 warga asing sebagai bagian dari pertukaran sandera dengan 240 warga Palestina, termasuk 71 wanita dan 169 anak-anak.
Hampir 130 warga Israel ditawan oleh Hamas di Jalur Gaza setelah serangan lintas batas pada 7 Oktober.
Israel, yang telah melakukan serangan di Jalur Gaza sejak serangan Hamas, telah menewaskan hampir 20.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 52.586 orang, menurut otoritas kesehatan di wilayah tersebut.
