Senin, 25 Desember 2023 – 15:33 WIB
Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memperingatkan pemerintah agar memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta untuk pembangunan IKN Nusantara. Diprediksi hingga tahun 2024, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN akan mencapai jumlah Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran.
Sebagai aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, pendanaan IKN bersumber dari APBN, pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta. Rencana total anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dalam tiga indikasi pendanaan, dengan rincian APBN Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta Rp123,2 triliun, dan KPBU Rp252,5 triliun.
Said mengungkapkan bahwa saat ini penggunaan anggaran APBN untuk IKN sudah mencapai 16,1 persen, padahal seharusnya proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya adalah kontribusi dunia usaha. Investasi sektor swasta senilai Rp45 triliun, yang masih berupa Letter of Intent (LoI) atau sebatas pernyataan komitmen.
Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah diamanatkan dalam undang-undang. Pembangunan IKN juga telah disetujui sebanyak 93 persen fraksi di DPR. Pemerintah berencana mengalokasikan sekitar 20 persen dana dari APBN, sedangkan 80 persen lainnya diberikan kepada dunia usaha atau swasta melalui skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
