Minggu, 21 Januari 2024 – 20:54 WIB
Jakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan strategi yang akan dilakukan untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan alam dan negara. Contohnya adalah korupsi pertambangan, perikanan ilegal, dan pembalakan liar.
Dia menegaskan bahwa penyelesaian masalah di sektor energi dan sumber daya alam yang terkait dengan sektor agraria harus dilakukan secara menyeluruh baik dari hulu maupun hilir.
“Persoalan penyelesaian sumber daya alam dan energi harus selalu menyeluruh dari hulu ke hilir, misalnya dalam hal keterbukaan informasi agraria, termasuk sektor kehutanan,” kata Mahfud dalam debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari 2024.
Dia mengaku memiliki pengalaman dalam sidang-sidang yang membahas masalah tersebut. Menurutnya, sejumlah kendala penyelesaian yang paling mencolok adalah masalah tertutupnya informasi tentang data kepemilikan lahan-lahan ilegal di berbagai wilayah.
“Informasinya tertutup, misalnya soal siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, baru ditunjukkan,” ujarnya.
Menurut Mahfud, hal itu menjadi penyebab utama kelindan masalah di sektor agraria. Ia menegaskan bahwa data-data semacam itu seharusnya dibuka ke publik, karena kerahasiaan data tidak termasuk pada data mengenai tanah yang dirampas dari rakyat.
Salah satu prioritas dalam penyelesaian konflik terkait agraria dan tanah adat masyarakat adalah keterbukaan informasi publik. “Maka ini menjadi penting bagi kita, yakni keterbukaan informasi tentang data-data tersebut. Kalau kita ingin menyelesaikan, data itulah yang akan menjadi basis untuk penyelesaiannya,” ujarnya.
