Hanya 1% Orang Indonesia Menikmati Kemerdekaan
Berkaitan erat dengan tantangan besar utama yang dihadapi oleh ekonomi kita, yaitu aliran keluar kekayaan Indonesia ke luar negeri, adalah satu keadaan yang dapat kita sebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi ini menyebabkan banyak rakyat kita masih hidup dalam keadaan miskin dan penuh kesulitan.
Menurut data BPS, rasio gini pendapatan warga Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,38. 1% orang terkaya mendapatkan 38% pendapatan di Indonesia. Menurut riset lembaga keuangan Credit Suisse, pada tahun 2021, angka rasio gini kekayaan warga Indonesia mencapai 0,36. 1% orang terkaya menguasai 36% kekayaan.
Angka 0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar dan berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini dapat memicu konflik sosial, kerusuhan, dan perang saudara yang berkelanjutan.
Ketidakadilan Ekonomi Sudah Terlalu Parah
Gini ratio, atau rasio gini, adalah indikator utama kesenjangan kekayaan di suatu negara. Angka gini ratio kekayaan 0,36 artinya 1% dari populasi terkaya di Indonesia memiliki 36% kekayaan Indonesia.
Jika populasi Indonesia adalah 270 juta jiwa, artinya 36% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 2,7 juta orang. 64% sisanya dibagi di antara 267,3 juta jiwa.
Bahkan, baru-baru ini dihitung bahwa harta kekayaan dari empat orang terkaya di Indonesia ternyata lebih besar dari harta 100 juta orang termiskin di Indonesia.
Angka gini ratio untuk kepemilikan tanah lebih mengkhawatirkan lagi. Data yang diungkapkan oleh Menteri ATR/BPN pada tahun 2020 menunjukkan bahwa gini ratio kepemilikan tanah kita di tahun 2020 mencapai 0,67. Artinya, 1% populasi terkaya di Indonesia, 2,6 juta orang, memiliki 67% tanah Indonesia.
Berdasarkan data Kementan tahun 2020, ada 35 juta orang Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Namun lebih dari 75% petani, atau lebih dari 28 juta petani, tidak memiliki lahan sendiri. Hanya 9 juta petani yang memiliki lahan sendiri, dan luas lahannya pun kecil-kecil.
Ekonomi Indonesia Jakarta Sentris
Selain rasio gini, salah satu indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah data lokasi kegiatan ekonomi atau perputaran uang di dalam negeri. PDB Indonesia pada tahun 2020 adalah USD 1.058 miliar, atau sekitar Rp. 15.300 triliun. Sekitar 70% dari perputaran ekonomi berputar di Jakarta, sedangkan sisanya berputar di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, dan Semarang. Hanya segelintir yang beredar di desa-desa di seluruh Indonesia, terutama di pulau Jawa.
Konsentrasi ekonomi di Jakarta dan pulau Jawa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Infrastruktur seperti jalan raya, kereta, dan listrik kurang tersedia di pedesaan dan di luar Jawa. Bahkan, mati listrik selama 6-12 jam masih sering terjadi di beberapa daerah.
Masalah gizi juga perlu menjadi perhatian, terutama di NTT dan Jakarta. Stunting atau gagal tumbuh akibat malnutrisi terjadi pada dua dari tiga anak di NTT dan 1 dari 3 anak di Jakarta.
Sejarah Mengajarkan, Ketimpangan Bisa Picu Konflik Sosial
Sebelum pandemi COVID-19, pelaku ekonomi mengidentifikasi beberapa ancaman terhadap ekonomi dunia, terutama di negara berkembang, yaitu inflasi, pecahnya investasi aset, korupsi, radikalisasi, bencana alam, dan pandemi penyakit.
Para ahli sejarah juga mengatakan bahwa jika jumlah penduduk sebagian besar suatu negara adalah orang muda, harga pangan naik, dan terjadi ledakan penduduk, ancamannya adalah revolusi, huru-hara, dan perang saudara.
Faktor-faktor tersebut, bersama dengan disparitas penghasilan, radikalisme ideologi, dan korupsi, hampir semuanya ada di Indonesia. Dengan rasio gini 0,36, Indonesia dapat terjerumus dalam huru-hara, revolusi, dan perang saudara.
Kita harus waspada dan mengambil langkah-langkah mendesak untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Sumber: https://prabowosubianto.com/fondasi-pembangunan-1-ekonomi-untuk-rakyat-indonesia-hanya-1-orang-indonesia-menikmati-kemerdekaan/
