Indonesia merdeka untuk menjadi negara yang kuat dan terhormat. Tujuannya adalah menjadi negara yang dihormati karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa. Proklamator bangsa Indonesia, Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, bermimpi untuk memiliki suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita ini dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 oleh Presiden dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia.
Namun, kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, negara ini belum mencapai taraf kesejahteraan dan pembangunan yang sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa. Masih ada tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi dan terlalu banyak warga negara Indonesia yang hidup dalam kemiskinan atau terancam jatuh miskin. Namun, Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya alam dan manusia yang memungkinkannya untuk tidak hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kuncinya adalah pemahaman dan kemampuan pimpinan negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki agar sesuai dengan pemahaman ekonomi para pendiri bangsa.
Untuk mencapai cita-cita abadi bangsa ini, diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan. Hal ini memerlukan kebijakan dan program yang terus menerus dari para pemimpin negara, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.
Dalam upaya mencapai cita-cita tersebut, Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Hal ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengatasi ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis perubahan iklim yang saat ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Diperlukan kebijakan dan tindakan yang konsekuen dengan UUD 1945, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, jaring pengaman sosial, penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi, pendidikan gratis, program kesehatan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menerapkan kebijakan yang konsekuen dengan UUD 1945, seperti program jaring pengaman sosial, penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi, pendidikan gratis, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Capaian-capaian ini juga melanjutkan dan memperkuat pembangunan yang telah dimulai oleh para pemimpin negara sebelumnya, seperti Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati.
Melalui capaian-capaian tersebut, Indonesia berhasil menunjukkan prestasi ekonomi yang solid, seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, penurunan tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, perkuatan reformasi birokrasi, penguatan program kesejahteraan sosial, hilirisasi sumber daya mineral, dan penataan destinasi pariwisata prioritas.
Dengan melanjutkan kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo yang konsekuen dengan UUD 1945, Indonesia bisa menjadi negara maju dan sejahtera di masa yang akan datang.
