Jakarta – Wakil Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan mengkritisi permintaan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, permintaan tersebut seharusnya tidak dilakukan. Sebab, sidang ini merupakan sengketa antara dua pihak. Jika pemohon merasa benar, maka sebaiknya membawa sendiri bukti-bukti ke ruang sidang. Bukan, justru meminta hakim membawa orang lain di luar perkara dari dua pihak.
“Maka, seharusnya para pihak yang terlibat dalam sengketa hasil pemilu itu membuktikan sendiri dalilnya tersebut. Artinya, barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia buktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, dia harus buktikan penyangkalannya,” jelas Otto.
Otto juga menyatakan bahwa jika kedua kubu tersebut tetap ingin menghadirkan para menteri, pihaknya juga meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dihadirkan dalam sidang di MK.
Meskipun demikian, dia menyerahkan semua keputusan kepada hakim MK dan menyebut pihaknya tidak keberatan jika nanti para menteri itu hadir dalam persidangan.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan akan berhati-hati dalam memenuhi permintaan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. MK harus tetap menjaga netralitasnya karena sengketa hasil pemilu merupakan perkara antara dua pihak.
