Development Acceleration Strategy: Government Priority Programs

Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan dasar bagi kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program lahan pertanian, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebanyak 4 juta hektar tambahan lahan panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, diasumsikan semuanya menjadi sawah, akan ada penambahan 20 juta ton gabah (dengan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan bioavtur dari minyak kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga air, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diterapkan. Sementara itu, pembangkit listrik mini (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia saat kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan. Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk keperluan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan pada kemampuan lembaga penerimaan nasional, seiring dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan nasional. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah luar biasa konkret untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dalam negeri. Pembentukan Badan Penerimaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. Target Prioritas 3: Memerangi Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kurangnya kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Kemiskinan juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, membasmi kemiskinan harus menjadi pijakan dalam kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 merupakan tujuan utama. Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan bersama. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi penyebaran dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran di dalam keluarga. Pada saat yang sama, pemerintah bertugas untuk menutup segala kesempatan penyelundupan narkoba. Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat merupakan prioritas utama pemerintah. Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses ke pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi secara alami akan menyusul kemajuan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi selama lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digitalisasi sangat penting untuk memacu otonomi nasional. Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya melindungi warisan berharga kita. Menetapkan dana warisan budaya menjamin pelestarian budaya kita secara berkelanjutan. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, menggalakkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi substansial. Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-Anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan membela kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya mereka untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, yang meliputi akses ke gizi yang memadai. Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan hidup damai dapat tercapai dalam suatu negara yang stabil dan aman. Negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan mendapat penghormatan dalam hubungan internasional yang terhormat. Target Prioritas 10: Memastikan Pelestarian Lingkungan Dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang bisa hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai target emisi gas rumah kaca Net Zero. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dari berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan berkelanjutan untuk lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin. Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung untuk Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida memengaruhi produksi dan produktivitas pangan secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida bagi petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir diri secara institusional untuk mengakses sumber-sumber produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka. Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Ber-sanitasi Baik untuk Komunitas di Perdesaan/Perkotaan yang Membutuhkan Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak fundamental setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketidaksetaraan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang baik bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen umum yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen umum yang disewa). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negeri. Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Penguatan UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Kota Ibukota Nusantara (IKN) dan Kota Inovatif, Karakteristik, Independen lainnya Kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan …

Source link