Jakarta – Indikator Politik Indonesia baru-baru ini melakukan survei tentang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 63,4 persen dari masyarakat tidak setuju dengan pembatalan keputusan KPU yang mengakui pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilu 2024. Selain itu, sebanyak 68,6 persen juga tidak setuju dengan ide pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Dengan total hampir 69 persen yang tidak setuju,” kata Direktur Indikator Politik Burhanudin Muhtadi dalam konferensi pers pada Minggu (21/4/2024).
Burhanudin juga mengungkapkan bahwa 47,8 persen dari masyarakat mengetahui keputusan KPU terkait hasil pemilu 2024, dan 73,8 persen mempercayai keputusan tersebut.
“Mengenai sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 di MK, sekitar 52,6 persen mengetahui, dan 71,8 persen mayoritas warga percaya bahwa MK akan mengambil keputusan yang adil terkait perselisihan hasil pemilihan presiden 2024,” jelas Burhanudin.
Survei dilakukan pada tanggal 4-5 April 2024, dengan melibatkan 1.201 responden melalui metode random digit dialing (RDD). Sasaran survei ini adalah warga Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/handphone, yang merupakan sekitar 83% dari total populasi nasional.
Margin of error survei diperkirakan sekitar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, dengan menggunakan asumsi simple random sampling. Wawancara dilakukan melalui telepon oleh pewawancara yang telah dilatih.
