DHI FISIP UI Menggelar Diskusi tentang Isu Keamanan Nasional
Laporan terbaru dari Amnesty International menyoroti isu pembelian dan penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Amnesty melaporkan bahwa penggunaan spyware tersebut merupakan tindakan represi terhadap kebebasan sipil dan melanggar hak asasi manusia di Indonesia.
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) menggelar diskusi melalui seminar dengan judul “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada tanggal 30 Mei 2024. Diskusi tersebut diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dengan moderator Broto Wardoyo, dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, dan dihadiri oleh beberapa pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan.
Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, menekankan bahwa topik seminar ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu keamanan nasional dan hak asasi sipil. Para peserta seminar, yang terdiri dari akademisi dan masyarakat teredukasi, diajak untuk melihat isu ini dari berbagai perspektif guna mendapatkan pemahaman yang seimbang.
Salah satu pembicara, Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, menjelaskan tentang pentingnya perlindungan data sebagai isu nasional. Dia menyatakan bahwa ancaman terhadap data dapat terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu data dicari, data diberi, dan data dicuri oleh para penjahat dunia maya.
Pembicara lain, Simon, menyoroti penggunaan Open Source Intelligence (OSINT) dalam pengumpulan data intelijen untuk mengurangi kebutuhan akan metode yang berpotensi melanggar kebebasan sipil. Ali Abdullah Wibisono membahas landscape keamanan siber di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi unfinished nation building.
Diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu keamanan nasional dan kebebasan sipil di Indonesia.
