Tunduk Presiden: Implikasi Kepatuhan Kepala Daerah

Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kepada kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik. Pakar politik dari Universitas Andalas, Prof Asrinaldi, menegaskan bahwa kepala daerah terpilih harus patuh kepada Presiden dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kepala daerah tersebut harus mengutamakan tugas pemerintahan di atas instruksi internal partai. Asrinaldi juga menjelaskan bahwa arahan Presiden harus diutamakan dan tidak ada yang lebih tinggi daripada perintah Presiden, termasuk larangan untuk mengikuti pembekalan resmi dari pemerintah. Meski demikian, dalam situasi di mana terdapat kader partai yang terikat oleh aturan internal partai, Prof Asrinaldi menekankan pentingnya membedakan antara arahan partai dan tugas pemerintahan kepala daerah. Selain itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menginstruksikan kader partai yang menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retret pemerintah di Akmil Magelang. Instruksi ini dipandang sebagai bentuk protes politik terhadap pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, kepala daerah dari PDI Perjuangan yang telah dilantik harus tetap mengikuti pembekalan sebagai tanggung jawabnya kepada negara, bukan hanya kepada partai.