Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 400.6.1/749/SJ pada 17 Februari 2025. SE ini ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1446 H atau tahun 2025. Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk siap siaga dengan berkoordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan, termasuk titik rawan bencana yang spesifik sesuai karakteristik wilayah.
Selain itu, Pemda juga diminta membentuk posko lebaran tahun 2025 bersama Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan serta melakukan sinergi, fasilitasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan sejak tanggal 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Mendagri juga menekankan pentingnya memperkuat sistem transportasi dengan fokus pada kapasitas, keselamatan, dan kenyamanan penumpang, termasuk uji KIR berkala terhadap bus kendaraan antarkota.
Pemda juga diminta mempersiapkan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum, seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak sesuai kewenangan masing-masing. Tindakan ini mencakup jalan provinsi, kabupaten, atau kota yang menjadi jalur mudik lebaran, serta mempercepat proses pengadaan barang/jasa terkait perbaikan dan pemeliharaan jalan daerah. Selain itu, Pemda disarankan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum untuk kelancaran mudik.
Mendagri juga menyarankan pelayanan umum bagi pemudik, termasuk meningkatkan efektivitas layanan informasi, mengoptimalkan koordinasi dengan instansi kesehatan, membentuk pos satgas di daerah rawan kecelakaan, dan melaporkan kesiapsiagaan kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025 secara berjenjang.
