Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik oplosan dan pengurangan takaran MinyaKita di pasaran. Menurutnya, kurangnya pengawasan merupakan akar permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengawasan distribusi minyak goreng tersebut.
Puan menegaskan bahwa kasus kecurangan MinyaKita harus dijadikan pembelajaran agar pengawasan produk pangan bisa ditingkatkan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya aksi tegas dari pemerintah dan penegak hukum terhadap kasus kecurangan distribusi MinyaKita. Menurutnya, keadilan bagi kebutuhan masyarakat harus diutamakan.
Dalam upayanya untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, Puan mendesak adanya keterlibatan Komisi IX DPR RI dan BPOM dalam melakukan pengawasan dan inspeksi secara berkala. Dia juga meminta Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan guna mengawasi rantai distribusi produk bersubsidi dengan ketat.
Puan menegaskan bahwa hukuman berat bagi pelaku kecurangan takaran produk dan pemalsuan pangan harus ditegakkan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan. Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan pengusutan lebih lanjut terkait temuan takaran MinyaKita yang tidak sesuai, dengan melakukan inspeksi di lapangan seperti di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dalam kasus MinyaKita, secara tegas 14 direktur perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait ketidaksesuaian takaran dengan label di kemasan. Modus operandi para pelaku dalam kasus ini juga telah diungkap oleh pihak yang berwenang. Selain itu, Puan juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran.
