Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini dilakukan dalam upaya Prabowo untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan memerangi korupsi, yang akan direalisasikan melalui Danantara dengan standar tata kelola yang tinggi. BPI Danantara, sekarang dikenal sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago, pedoman global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kedaulatan nasional. Prinsip ini biasanya dipegang oleh anggota International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).
Prinsip utama yang akan diadopsi termasuk pengertian yang jelas dan publik mengenai tujuan dana, struktur organisasi yang transparan dan akuntabel, manajemen risiko investasi yang hati-hati, dan auditabilitas independen untuk melindungi aset nasional. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas Danantara dan memposisikannya sejajar dengan dana kedaulatan negara internasional lainnya.
Hasan, dalam keterangannya, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi bagi Danantara agar dapat memenangkan kepercayaan pasar. Danantara harus transparan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Presiden Prabowo ingin lembaga ini dikelola dengan transparan dan dapat diaudit kapan saja oleh pihak auditor eksternal. Untuk memastikan pengawasan, telah dibentuk sistem pengawasan bertingkat yang melibatkan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas.
Dewan Pengawas akan bertugas mengawasi Badan Eksekutif, menyetujui rencana kerja, anggaran, dan indikator kinerja utama, serta menyusun kode etik untuk manajemen Danantara. Selain itu, Danantara akan memiliki Komite Audit, Komite Etika, dan komite lain yang diperlukan. Seluruh BUMN di bawah Danantara akan tetap tunduk pada pengawasan oleh lembaga audit nasional.
Danantara akan dikepalai oleh individu dengan integritas tinggi, termasuk tokoh nasional yang berperan sebagai penasihat. Tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara dan menjadikannya sebagai instrumen perencanaan strategis untuk kemandirian ekonomi Indonesia pada tahun 2045. Semua ini dilakukan dengan fokus pada masa depan Indonesia sesuai dengan Pasal 33, Ayat 3 UUD 1945.
Dalam peluncuran resmi Danantara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana tersebut adalah untuk generasi masa depan Indonesia. Danantara mencerminkan komitmen untuk mengelola sumber daya alam negara guna kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan visi Prabowo untuk menjaga kendali negara atas industri-industri vital demi kesejahteraan seluruh warganya.