Perluasan Wawasan mengenai Perlunya Reformasi Intelijen di Indonesia
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie mengadakan diskusi terbatas dalam rangka membahas urgensi Reformasi Intelijen Indonesia pada tanggal 19 Maret 2025. Diskusi tersebut melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi guna membahas tantangan serta prospek reformasi Intelijen Indonesia.
Diskusi ini menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih responsif terhadap ancaman global. Yudha Kurniawan, sebagai dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie yang bertindak sebagai moderator, menegaskan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia harus mencakup berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menyatakan bahwa kesuksesan institusi intelijen sangat tergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman tepat waktu. Model Intelijen Berbasis Ancaman telah menjadi standar operasional di banyak negara, oleh karena itu BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga dapat mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Di tengah transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman sangat penting. Rizal menekankan bahwa keadaan ekonomi yang tidak stabil bisa menjadi tanda bahwa Reformasi Intelijen Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko di masa mendatang.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Awani Yamora Masta, peneliti dari Center for International Relations Studies, menekankan bahwa efektivitas lembaga intelijen sangat bergantung pada sistem rekrutmen dan penempatan personel. Rekrutmen harus didasarkan pada kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi, tidak hanya pada kedekatan politik.
Dalam negara maju, seleksi personel intelijen mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, dan kesejajaran individu dengan proses intelijen global. Sayangnya, politisasi dalam proses rekrutmen di Indonesia belakangan ini potensial mengurangi profesionalisme BIN sebagai lembaga negara.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN meyakinkan bahwa BIN membutuhkan pengawasan yang ketat guna mencegah penyalahgunaan kewenangannya. Tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Negara-negara lain telah menerapkan mekanisme oversight atau pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.
Selain itu, ekspansi fungsi intelijen di institusi seperti kejaksaan dan badan maritim juga harus diawasi ketat. Fungsi intelijen di lembaga-lembaga tersebut seharusnya hanya terbatas pada pengumpulan dan analisis informasi, bukan digunakan sebagai alat intervensi politik atau hukum yang berlebihan.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Hasil dari diskusi tentang Reformasi Intelijen Indonesia mencakup beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat lembaga intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN guna meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan menitikberatkan pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi lembaga dengan memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi didasarkan pada kompetensi, bukan afiliasi politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi lembaga intelijen untuk memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan implementasi berbagai rekomendasi tersebut, Reformasi Intelijen Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
