Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan dalam Pengawasan dan SDM
Reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam tata kelolanya. Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menyoroti dua aspek utama yang perlu dibenahi, yakni pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Reformasi Intelijen Indonesia masih bergulat dengan berbagai kendala. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan yang lebih efektif dan transparan untuk mencapai tujuan reformasi. Reformasi Intelijen Indonesia harus melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimum.
Reformasi Intelijen Indonesia
Dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang berlangsung pada Rabu (19/3/2025) di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta, Yudha mengungkapkan bahwa sistem pengawasan intelijen saat ini masih bersifat politis. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen dinilai belum cukup efektif dan perlu model baru yang lebih transparan serta akuntabel.
Reformasi Intelijen Indonesia memerlukan sistem pengawasan baru yang lebih efektif dan transparan. Model pengawasan yang ada saat ini dinilai masih belum memadai dan perlu direformasi lebih lanjut. Reformasi Intelijen Indonesia harus mencakup aspek pengawasan yang lebih akuntabel dan transparan.
“Pengawasan Intelijen yang ada pada Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis. Perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan yang lebih memadai,” ujar Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
Pengawasan yang Lebih Akuntabel untuk Intelijen Nasional
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, pengawasan terhadap intelijen memang tidak bisa sepenuhnya terbuka. Namun, prinsip akuntabilitas tetap harus dijaga untuk memastikan bahwa tata kelola intelijen tidak melenceng dari tujuan demokrasi.
“Pengawasan intelijen harus tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas tanpa merusak kerahasiaan informasi yang bersifat krusial. Hal ini untuk memastikan bahwa intelijen selalu bergerak sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku,” ungkap Rizal.
Perkembangan Kelembagaan Intelijen di Indonesia
Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason menyoroti perkembangan kelembagaan intelijen di Indonesia. Menurutnya, Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi akademik maupun adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis.
Reformasi Intelijen Indonesia juga perlu mencakup perkembangan kelembagaan intelijen. BIN telah menunjukkan adaptasi yang signifikan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Reformasi intelijen harus terus berlanjut dan melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai hasil yang diinginkan.
“Dengan adanya perubahan ini, diharapkan BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks,” ungkap Rodon.
Kesimpulan: Reformasi Intelijen Indonesia Butuh Langkah Konkret
Dari diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa reformasi intelijen Indonesia harus berfokus pada peningkatan akuntabilitas pengawasan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia. Tanpa perbaikan di dua aspek ini, intelijen nasional akan sulit berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika global yang semakin cepat.
Reformasi Intelijen Indonesia harus terus berlanjut dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan keberhasilannya. Semua pihak terkait harus turut serta dalam proses reformasi ini demi terciptanya tata kelola intelijen yang lebih baik.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Besar Dalam Tata Kelola Yang Perlu Diperhatikan
Sumber: Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen Di Indonesia
