Perpindahan domisili yang melibatkan perubahan Kartu Keluarga (KK) antar kabupaten atau kota memerlukan pemahaman yang tepat mengenai prosedur dan persyaratan yang berlaku. Proses ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kendala dalam administrasi kependudukan. Pengurusan perpindahan KK dapat dilakukan melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) baik di daerah asal maupun tujuan.
Untuk memastikan proses perpindahan KK berjalan lancar, pemohon perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan mengikuti prosedur sesuai regulasi pemerintah. Mengetahui setiap tahapan dan dokumen yang diperlukan akan membantu memperlancar proses pengurusan dokumen kependudukan. Berikut adalah langkah-langkah dan dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mengurus perpindahan KK ke luar kabupaten atau kota.
Syarat dan cara pindah KK antar kabupaten atau kota, termasuk di kantor Dukcapil daerah asal dan tujuan, harus dipahami dengan jelas. Misalnya, untuk pindah KK di kantor Dukcapil daerah asal, pemohon harus mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) dan melampirkan fotokopi KK sebagai bukti data keluarga. Jika ada anak yang tidak ikut pindah, harus ada kepala keluarga dewasa atau saudara yang bersedia menjadi kepala keluarga.
Selain itu, untuk pindah KK di kantor Dukcapil daerah tujuan, pemohon perlu menyerahkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dan dokumen tambahan seperti Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah jika menumpang, menyewa, atau mengontrak. Semua proses ini harus diikuti dengan mengikuti aturan yang berlaku dan memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
Jika ada kebutuhan untuk melanjutkan proses perpindahan KK di Dukcapil daerah tujuan, pemohon perlu mengikuti instruksi dari petugas terkait. Beberapa daerah juga telah menyediakan layanan pengurusan perpindahan KK secara online, sehingga memudahkan pemohon dalam proses tersebut. Pastikan untuk memeriksa ketersediaan layanan online di daerah masing-masing dan mengikuti semua prosedur yang diperlukan.
Dengan memahami cara dan syarat pindah KK antar kabupaten atau kota, pemohon dapat memastikan proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan membantu dalam menjaga administrasi kependudukan agar tetap teratur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
