Polemik terkait perjalanan Bupati Indramayu, Lucky Hakim ke Jepang saat momen Lebaran 2025 masih menjadi sorotan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa keputusan terkait hal ini akan diambil dalam waktu 14 hari. Meskipun demikian, Bima Arya menjelaskan bahwa keputusan tersebut bisa saja diambil lebih cepat tergantung pada proses pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Husni Tambunan menyebutkan bahwa rentang waktu 14 hari dihitung mulai dari hari Selasa, 8 April 2025.
Proses pemeriksaan terhadap Lucky Hakim juga melibatkan pihak lain yang disebutnya dalam pengakuannya. Inspektorat memiliki wewenang untuk memanggil pihak terkait guna mengumpulkan informasi relevan untuk menentukan keputusan terhadap Lucky Hakim. Meskipun Lucky Hakim menyatakan kesiapannya untuk menerima konsekuensi atas tindakannya yang salah, termasuk kemungkinan sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan dari jabatannya. Belum ada kepastian apakah Lucky Hakim perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut di masa yang akan datang. Kesimpulannya, proses penentuan nasib Lucky Hakim masih berjalan dan keputusan akhir akan diambil dalam waktu yang telah ditetapkan.
