Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pandangannya terhadap tindakan korupsi di Indonesia dengan tegas. Menurutnya, negara berhak untuk menyita aset yang dimiliki oleh para koruptor sebagai upaya pemulihan kerugian negara, tetapi hal ini harus dilakukan dengan keadilan. Saat diwawancarai oleh beberapa jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo menekankan pentingnya mengembalikan apa yang telah dirampok oleh para pelaku korupsi.
Meskipun mendorong tindakan tegas terhadap koruptor, Prabowo juga mempertimbangkan aspek keadilan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan keluarga koruptor. Beliau menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menyita aset yang tidak sah dan melindungi hak-hak keluarga, terutama jika aset tersebut dimiliki sebelum pelaku korupsi menjabat.
Prabowo juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik korupsi yang dianggapnya sebagai perampokan yang dilakukan secara legal. Beliau mencermati taktik para koruptor untuk mengakali sistem hukum dan menyerukan penegakan hukum yang lebih tegas sebagai efek jera. Prabowo menyoroti pentingnya menjaga integritas hukum dan mendorong aparat penegak hukum untuk memberlakukan vonis yang sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh koruptor.
Dalam menangani kasus korupsi, Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil harus memberikan efek jera yang nyata. Beliau menyoroti sikap koruptor yang menggunakan uang sebagai alat untuk menghindari hukuman berat dan menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan banding terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan. Prabowo juga menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan efektif guna mencegah korupsi di masa depan.