Kolaborasi antara regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi fokus utama dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan siber. Seminar Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking yang diselenggarakan oleh FKDK BPDSI menyoroti pentingnya kerja sama antara ketiga lembaga strategis tersebut. Dalam seminar tersebut, Bahrullah Akbar, moderator acara, menekankan urgensi regulasi yang lebih jelas dan terstruktur agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks.
Bahrullah Akbar, sebagai guru besar di IPDN, juga menyoroti perlunya peningkatan ketahanan siber guna melindungi aset bank dan nasabah. Seminar ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapan perbankan dalam menghadapi ancaman siber serta mendorong kerja sama antara BPD dan switcher untuk memastikan keamanan siber yang lebih baik. Para pembicara dalam acara ini, seperti Ruby Alamsyah dan Cahyana Ahmadijaya, menekankan perlunya integrasi sistem IT internal dengan vendor, switcher, dan layanan BI Fast untuk membangun ketahanan siber yang lebih kuat.
Selain itu, kolaborasi dan sinergi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan FKDK BPDSI menjadi fokus dalam upaya memperkuat ketahanan siber perbankan. Acara welcoming party sebelumnya juga membuka peluang kolaborasi produk dan studi banding antara BPD dan FKDK BPDSI, serta menekankan pentingnya sinergitas antara FKDK BPDSI dan Asbanda. Diharapkan dengan adanya kolaborasi ini, sektor perbankan dapat terus meningkatkan ketahanan siber dan tetap aman dalam menghadapi tantangan di era digital.*angstrom
Sumber: aspirasipublik.com
