Pemerintahan di Taiwan telah mengambil langkah baru dalam upaya untuk membatasi pengaruh China dengan melakukan penyelidikan terhadap pegawai sipil dan anggota militer yang memiliki kartu identitas nasional China. Ini dilakukan setelah diterapkan peraturan baru yang mensyaratkan para pegawai untuk menandatangani pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kartu identitas nasional China. Konsekuensinya, pegawai yang tidak mengungkapkan hal ini dapat kehilangan kewarganegaraan Taiwan mereka.
Penyelidikan fase pertama sudah selesai dan hanya dua individu yang ditemukan memiliki kartu identitas nasional China. Namun, fase kedua penyelidikan akan melibatkan guru, pejabat pemerintah, dan individu lainnya. Sementara itu, upaya lain untuk membatasi pengaruh China meliputi sistem pelaporan perjalanan ke China bagi pegawai sipil dan pemberlakuan denda bagi pelanggar.
Penyelidikan tersebut juga mencakup masalah spionase militer yang telah lama dihadapi oleh Taiwan. Ada upaya untuk memperkuat sistem informasi terklasifikasi dan mengenalkan sistem klarifikasi keamanan. Video viral oleh beberapa YouTuber telah memperkuat kesadaran publik akan masalah pemegang kartu identitas nasional China di Taiwan. Meskipun ada perdebatan tentang jumlah sebenarnya dari pemegang kartu identitas nasional China, tindakan pemerintah Taiwan dalam menangani masalah ini tetap menjadi fokus perhatian.
Dalam suasana politik yang terus berubah, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Lai untuk menangani ancaman keamanan diyakini juga memiliki tujuan politik elektoral. Terutama dalam menghadapi gelombang kampanye pemakzulan terhadap partai Kuomintang. Dengan demikian, upaya pemerintah Taiwan untuk mengatasi masalah ini juga dapat diartikan sebagai tindakan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi publik.
