Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut, menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa sebanyak 12 rekomendasi telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Beberapa poin utama rekomendasi mencakup rasionalisasi anggaran, deteksi risiko fiskal, dan penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam pengelolaan keuangan guna memperbaiki opini BPK di masa mendatang. Ini menjadi bagian dari komitmen DPRD untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan DPRD Pangandaran Terkait Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
Read Also
Recommendation for You
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan…
Kabupaten Pangandaran telah lama memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman…

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, melihat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah…
Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perbincangan hangat….





