Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut, menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa sebanyak 12 rekomendasi telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Beberapa poin utama rekomendasi mencakup rasionalisasi anggaran, deteksi risiko fiskal, dan penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam pengelolaan keuangan guna memperbaiki opini BPK di masa mendatang. Ini menjadi bagian dari komitmen DPRD untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan DPRD Pangandaran Terkait Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
Read Also
Recommendation for You

Fraksi PDIP Pangandaran Dukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)…

DPRD Kabupaten Pangandaran Mendukung Pemanfaatan Lahan di Cintaratu sebagai Pusat Kegiatan Keagamaan Dewan Perwakilan Rakyat…

Pangandaran Menguatkan Perekonomian Melalui Pariwisata Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin H.M.M., menegaskan pentingnya fokus…

DPRD Pangandaran Prioritaskan Tata Kelola Air Terintegrasi dalam Mengatasi Krisis Air Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran Berikan Sorotan Terkait Efisiensi Birokrasi dan Belanja Publik dalam KUA-PPAS 2027…







