North Sumatra Urged to Accelerate Nutrition Service Infrastructure

Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), telah mengimbau Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasan menegaskan hal ini saat melakukan kunjungan inspeksi ke SPPG Cempedak Lobang, yang terletak di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas paling mendesak bagi pemerintah adalah merespons tuntutan publik yang kuat dan antusiasme terhadap Program MBG, terutama dari masyarakat yang belum menerima manfaatnya. “Itulah sebabnya kerjasama antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan para pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan anak-anak sekolah segera dapat menerima makanan bergizi gratis,” tekan Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung secara aktif pengembangan SPPG, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan daerah terluar (wilayah 3T). “Dukungan substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang cocok maupun dalam mendorong upaya pembangunan, khususnya di wilayah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menegaskan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan segera beroperasi di provinsi tersebut. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target sebanyak 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Saat ini, telah dibangun 77 unit, dan jumlah tersebut diharapkan akan terus bertambah. “Dalam dua minggu ke depan, kami berharap jumlah itu akan naik menjadi 89, dengan 12 unit tambahan yang siap dan menunggu aktivasi rekening virtual mereka. Dalam waktu sebulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Melihat dari kemajuan mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” ujar Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi tersebut diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target tersebut berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tekankan Bobby.

Source link