Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi siswa, ibu hamil, dan balita—program ini juga menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam tujuh bulan pelaksanaannya, program ini telah secara langsung menciptakan lapangan kerja bagi 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Jumlah lapangan kerja meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai daerah. Mulai dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, angka ini naik menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian menjadi 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Absorpsi anggaran juga meningkat sejalan dengan hal tersebut. Diperkirakan sekitar IDR 1–2 triliun yang disalurkan selama fase awal program (Januari-April), meningkat menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama 2025—setara dengan 7,1% dari total IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program tersebut.
Menurut Fithra Faisal, Senior Advisor di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), program MBG telah memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Beliau menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan meningkat di paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG yang dibangun dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula absorpsi fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, absorpsi anggaran total diharapkan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk mendukung inklusi tenaga kerja lebih lanjut, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrem dan kelompok berpendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya bekerja di setiap SPPG, minimal 30% akan berasal dari rumah tangga ekonomi rentan tersebut.
Fithra melihat ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” demikian kesimpulan beliau.