Penolakan terhadap kebijakan larangan study tour sekolah di Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama dari para pekerja sektor pariwisata. Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) secara tegas menyampaikan ketidaksetujuan mereka dengan kebijakan tersebut. Koordinator Solidaritas P3JB, Herdis Subarja, bahkan telah mengirimkan surat pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta salinan surat tersebut kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Surat tersebut mengungkapkan kekhawatiran atas krisis pekerjaan yang dihadapi oleh sekitar 2.552 pekerja transportasi pariwisata di Jawa Barat yang mengalami ancaman dirumahkan atau di-PHK oleh perusahaan bus pariwisata akibat sepinya pesanan. Banyak perusahaan bus pariwisata di Jawa Barat bahkan berencana untuk menutup operasional mereka mulai bulan Agustus ini, sebagai dampak langsung dari penurunan drastis permintaan sewa bus setelah larangan study tour diberlakukan.
Sebelumnya, pada 21 Juli 2025, para pekerja pariwisata telah melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk protes, namun kecewa karena tidak mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Gubernur. Herdis Subarja menyatakan kekecewaannya atas tanggapan Gubernur yang hanya disampaikan melalui media sosial tanpa memberikan solusi yang konkret.
P3JB menekankan pentingnya campur tangan pemerintah pusat serta kementerian dan lembaga terkait untuk menyelamatkan kondisi pekerja pariwisata di Jawa Barat yang semakin memburuk. Mereka menekankan perlunya tindakan nyata dan cepat untuk mencegah semakin banyaknya pekerja pariwisata yang menjadi korban. Kondisi tersebut dianggap memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
