Pada Minggu, 31 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang ini diselenggarakan dalam situasi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Dalam rapat tersebut, disepakati langkah-langkah tegas, seperti pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi dan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memulihkan kepercayaan publik.
Presiden juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta kementerian dan lembaga untuk membuka akses bagi publik dalam menyampaikan masukan secara damai, namun akan bertindak tegas terhadap aksi anarkis. Beberapa poin penting yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain presiden meminta pimpinan partai politik untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru dan kontroversi. Pemeriksaan kasus Affan harus dilakukan dengan cepat dan transparan.
Evaluasi tunjangan DPR serta moratorium kunjungan ke luar negeri juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Seluruh kementerian/lembaga hingga DPR diminta untuk membuka ruang aspirasi kepada tokoh masyarakat dan mahasiswa. Polisi juga diingatkan untuk fokus melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Stabilitas nasional dianggap sebagai prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dalam menjaga masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah hasil rapat kabinet Presiden Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025, yang menegaskan komitmen untuk stabilitas dan pembangunan yang berkesinambungan.
