Beberapa partai politik mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dinilai membuat pernyataan atau tindakan yang kurang pantas dalam gelombang demonstrasi baru-baru ini. Keputusan itu diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Jakarta. Presiden Prabowo menegaskan bahwa partai politik telah mengambil tindakan konkret seperti pencabutan keanggotaan, pengurangan tunjangan, dan larangan kunjungan ke luar negeri bagi anggota DPR yang bersalah. Beberapa anggota DPR yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar.
Langkah-langkah tegas ini diharapkan dapat meredakan kegelisahan masyarakat dan memperkuat kesadaran wakil rakyat terhadap aspirasi rakyat. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang dan instrumen internasional jika disampaikan secara damai. Penonaktifan anggota DPR ini merupakan ranah internal partai politik yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan etika politik. Semua tindakan tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pada para wakil rakyat.
