Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, diangkat menjadi Perdana Menteri sementara pada Jumat malam, 12 September 2025, membuatnya menjadi perempuan pertama yang memimpin negara tersebut. Dilantik oleh Presiden Ramchandra Paudel, Karki juga menjadikan dirinya sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Perdana Menteri Nepal. Penunjukan tersebut terjadi setelah K.P. Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri, mengikuti kerusuhan yang terjadi akibat agitasi nasional yang dipicu oleh larangan media sosial.
Presiden menetapkan 21 Maret 2026 sebagai tanggal pemilihan umum legislatif baru, sesuai dengan pemberitahuan yang dikeluarkan. Karki, yang dikenal sebagai tokoh antikorupsi, telah membangun reputasi sebagai sosok yang menantang kemapanan politik. Penunjukkan Karki sebagai Perdana Menteri sementara Nepal didorong oleh pertemuan antara Presiden, petinggi militer Nepal, dan para demonstran muda yang memimpin protes anti-pemerintah.
Protes ini dimulai pada 8 September 2025, di Kathmandu dan wilayah lain di negara tersebut, menunjukkan kekecewaan terhadap korupsi, pengangguran, dan ketidaksetaraan. Demonstran yang tidak memiliki pemimpin tunggal menggambarkan diri mereka sebagai suara Generasi Z Nepal yang marah. Larangan media sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi pemicu aksi protes, dan berujung pada pengunduran diri perdana menteri dan empat menteri lainnya.
Masyarakat Nepal, khususnya yang terlibat dalam gerakan protes Generasi Z, merespons positif atas pengangkatan Karki sebagai Perdana Menteri perempuan pertama. Dengan harapan bahwa Karki dapat membawa perubahan yang positif dan membangun negara dengan integritas dan kesetaraan, hal ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Karki diharapkan akan membentuk kabinet baru dan mengadakan pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu, yang diyakini akan membuka jalan bagi perubahan yang diinginkan oleh rakyat Nepal.
