Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Dalam agenda “17 + 8”, beberapa isu penting dibawa oleh mahasiswa dan DPR menjamin untuk melakukan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi institusi. Fraksi pemimpin akan menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus dalam pertemuan besok untuk menanggapi tuntutan mahasiswa.
Selain itu, DPR telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer. Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset, DPR menjelaskan bahwa revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan mempengaruhi pembahasan RUU Pencabutan Aset.
Meskipun revisi KUHAP masih menerima masukan publik, DPR berharap dapat menyelesaikan RUU KUHAP sebelum akhir sesi agar pembahasan RUU Pencabutan Aset dapat langsung dilanjutkan. Selain itu, reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan tujuan membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Ini merupakan tekad dari seluruh anggota DPR untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan evaluasi tersebut sebagai dasar untuk perbaikan ke depan. Keseluruhan proses ini merupakan langkah positif dalam menjawab tuntutan dan kekhawatiran mahasiswa dan organisasi mahasiswa, serta untuk menciptakan DPR yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.