Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan delapan kebijakan strategis untuk memperkuat akses perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban finansial masyarakat dan meningkatkan efisiensi birokrasi dalam sektor perumahan. Hal ini disampaikan saat acara akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci di Bogor.
Prabowo menekankan pentingnya perumahan sebagai motor penggerak ekonomi dan pembangunan. Ia juga menyebut target ambisius pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam hal perumahan antara lain meliputi pembebasan BPHTB untuk MBR, pemberian PBG gratis dan proses cepat, serta pembayaran PPN di bawah Rp 2 miliar yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Selain itu, terdapat kebijakan lain seperti pelonggaran GWM dan penambahan kuota FLPP, bantuan BSPS dari sektor swasta, program kredit perumahan terpadu, dan mandat FLPP dari bank swasta untuk MBR. Semua langkah ini diambil untuk memastikan akses pembiayaan perumahan lebih merata dan mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal seperti guru, buruh pabrik, dan lainnya.
