DPP PDI Perjuangan (PDIP) melalui Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengadakan workshop Kajian Kritis tentang Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Kamis, 9 Oktober 2025. Acara ini dihadiri oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, kader partai, serta perwakilan dari pemerintah, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Komnas HAM.
Workshop yang berlangsung di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta ini juga diikuti oleh kader dan pengurus PDIP dari daerah-daerah dan perbatasan Indonesia secara hybrid. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik domestik maupun migran bukan hanya sekadar persoalan teknis atau HAM, tapi juga merupakan masalah ideologis. Hasto menyoroti berbagai masalah seperti penempatan ilegal, kekerasan, upah tidak sesuai, dokumen palsu, dan perlakuan buruk terhadap TKI. PDIP merasa memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warganya, termasuk TKI.
Hasto menyarankan pembentukan satuan tugas khusus untuk memperkuat perlindungan terhadap buruh migran. Dia juga menekankan pentingnya cita-cita keadilan sosial dalam mendirikan Republik Indonesia dan bahwa negara harus menjamin kemanusiaan, keadilan sosial, dan kehidupan yang layak bagi semua warga negaranya. Melalui kegiatan seperti workshop ini, diharapkan upaya perlindungan terhadap pekerja migran dapat ditingkatkan dan cita-cita keadilan sosial dapat terwujud.
