Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan komitmennya dalam memperkuat percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Menurut Dadan, pembangunan SPPG tidak hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan semua masyarakat, khususnya anak-anak di pelosok, mendapatkan akses gizi yang layak. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional ‘Makan Bergizi Gratis (MBG)’ yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan rencana awal pembangunan 4.770 SPPG baru di wilayah 3T. Setiap SPPG akan dilengkapi dengan fasilitas dapur, ruang penyuluhan, dan sarana pemantauan pertumbuhan anak.
Dadan mengungkapkan bahwa operasional SPPG sangat penting, dengan harapan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan gizi dalam waktu 30 menit perjalanan. Aspek tata kelola menjadi fokus utama dalam pembangunan SPPG, dengan melibatkan pemerintah daerah dan melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua pelaksana di wilayah masing-masing. Selain itu, BGN juga akan melibatkan sistem pemantauan berbasis data untuk memastikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan status gizi.
Dadan menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada jumlah bangunan yang dibangun, tetapi juga pada dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Dengan lebih dari 11.000 SPPG yang telah dibangun, dan mencapai hampir 40 juta penerima manfaat, BGN berharap dengan tambahan pembangunan di wilayah 3T, layanan akan meningkat hingga 75 juta anak di seluruh Indonesia. Pentingnya dukungan lintas sektor juga disoroti oleh Dadan, bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program ini.
Pembangunan SPPG diharapkan bukan hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi landasan bagi pembentukan generasi Indonesia yang sehat, mandiri, dan kompetitif di masa depan.
