Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh pada peringatan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin. Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Salah satu dari sepuluh nama yang menerima gelar tersebut adalah almarhum Sultan Zainal Abidin Syah asal Maluku Utara, yang mendapat gelar Pahlawan Nasional dalam Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi. Zainal Abidin Syah memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Barat, agar tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sultan Tidore ini menjabat pada tahun 1947–1967, dan menjadi Gubernur Irian Barat (sekarang Papua) pertama yang menjabat pada tahun 1956–1961.
Riwayat hidup dan jasa-jasa Zainal Abidin Syah terhadap kedaulatan NKRI dapat disimak dari latar belakang kelahiran yang berasal dari Soa-Sio, Tidore, Maluku Utara, pada tahun 1912. Dikenal sebagai “Penjaga Timur Indonesia”, Zainal Abidin Syah menjalani pendidikan dari sekolah dasar Belanda untuk pribumi di Ternate, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah Belanda atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Batavia (sekarang Jakarta). Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Opleidings Scholenvoor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1934, sehingga menjadi ambtenaar (pegawai negeri) dan menduduki posisi bupati di tiga daerah.
Selama masa pendudukan Jepang, Zainal Abidin Syah diasingkan selama satu tahun ke Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara, hingga Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Ia kemudian dilantik menjadi Sultan Tidore pada 1947, dan menyatakan Irian Barat sebagai bagian Kesultanan Tidore pada 2 Maret 1949. Kontribusi dan kegigihan Zainal Abidin Syah dalam mempertahankan Irian Barat ditunjukkan saat Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, di mana ia menolak menyerahkan Irian Barat kepada Belanda karena sejarahnya sebagai bagian dari Kesultanan Tidore.
Presiden Soekarno kemudian membentuk Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan Ibukota sementara di Soa-Sio Tidore pada 17 Agustus 1956, berdasarkan usulan Zainal Abidin Syah. Setelah menjabat sebagai Gubernur Irian Barat, ia diangkat sebagai staf di Departemen Dalam Negeri untuk membantu Operasi Trikora. Zainal Abidin Syah kemudian menjabat sebagai Gubernur Tetap Provinsi Irian Barat hingga tahun 1961, sebelum wafat pada 4 Juli 1967 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon. Nama Zainal Abidin Syah kemudian diabadikan sebagai jalan utama di Soa-Sio dengan nama Jalan Sultan Zainal Abidin Syah di Kecamatan Tidore Selatan.
