Solusi Komitmen DPRD Pangandaran untuk Guru Honorer

Pada tanggal 7 Oktober 2025, para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran mengadakan audiensi di Gedung DPRD Pangandaran. Mereka menyampaikan tuntutan agar DPRD dapat membantu dalam memperjuangkan hak mereka untuk diakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebelas poin tuntutan dibawa oleh para guru madrasah swasta yang menyoroti kesenjangan dalam kesejahteraan dan status kepegawaian jika dibandingkan dengan guru di sekolah negeri. Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa tuntutan utama adalah penyetaraan dan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK. Ia menekankan bahwa para guru swasta yang telah lama mengabdi belum terakomodir jika dibandingkan dengan guru honorer di sekolah negeri yang dapat diangkat menjadi PPPK setelah dua tahun pengabdian. Dede juga menyampaikan kondisi honorarium yang memprihatinkan bagi guru madrasah swasta. PGM juga memohon adanya afirmasi khusus bagi guru madrasah swasta yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun, dengan harapan mereka diprioritaskan dalam seleksi PPPK dan ASN. Kepala DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen DPRD dalam menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan mengirim surat kepada DPR RI dan kementerian terkait untuk mendukung aspirasi guru madrasah swasta. Asep mengapresiasi dan mendukung penuh aspirasi yang disampaikan oleh PGM, yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran. Dia menekankan pentingnya peran para guru dalam mencetak generasi cerdas di Pangandaran, serta berjanji untuk membantu memperjuangkan hak-hak mereka.

Source link