Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan wilayah Sumatera lainnya telah sekali lagi menunjukkan bahwa Indonesia harus siap dan tangguh dalam menghadapi bencana alam. Namun, dalam menghadapi krisis ini, Pemerintah Provinsi Aceh menuai kontroversi karena mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF, yang dianggap beberapa pihak sebagai tindakan gegabah dan tergesa-gesa. Aktivis 98, Joko Priyoski, menilai bahwa pemimpin seharusnya menunjukkan sikap yang teguh di tengah krisis, bukannya mencari simpati dari luar.
Meskipun demikian, Pemerintah pusat telah menegaskan bahwa kapasitas nasional dalam penanganan bencana alam masih sangat memadai, dengan koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan TNI, Polri, BNPB, dan relawan lokal. Oleh karena itu, bantuan internasional dianggap belum diperlukan saat ini. Kritik terhadap pengiriman surat kepada lembaga PBB juga muncul karena dianggap tidak sejalan dengan semangat kedaulatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa keterlibatan lembaga asing seharusnya melalui jalur resmi pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera adalah prioritas nasional, dengan mendatangi langsung lokasi terdampak dan memobilisasi sumber daya negara untuk membantu masyarakat. Ini menunjukkan kehadiran negara dan tanggapan cepat tanpa harus bergantung pada bantuan luar. Kepemimpinan daerah juga menjadi sorotan penting, karena bencana tidak hanya membutuhkan logistik dan bantuan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan solidaritas.
Dalam menghadapi bencana, Indonesia perlu kembali pada semangat kebangsaan, bukan mencari pengakuan dari luar, tetapi memperkuat persatuan dan gotong royong di dalam negeri untuk menghadapi setiap krisis dengan tegar dan bersatu. Bencana di Sumatera dan Aceh adalah pengingat bagi kita untuk membangun kekuatan domestik dan daya tahan nasional, bukan bergantung pada bantuan asing.
