Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proses pengurusan dokumen bagi korban bencana di Sumatera akan dilakukan secara gratis sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, menjelaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa petunjuk presiden sudah disampaikan terkait pembebasan biaya pengurusan dokumen untuk masyarakat yang terdampak bencana. Prasetyo juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawasi proses pengurusan dokumen tersebut guna mencegah praktik-praktik yang tidak benar.
Mendagri, Tito Karnavian, juga menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk 9 tim yang telah disebar di Dukcapil tiap provinsi yang terdampak sejak November tahun lalu. Proses pengurusan dokumen dilakukan untuk memperbaiki dokumen yang rusak secara gratis. Sebanyak 63.230 dokumen telah diproduksi, termasuk Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Akte Kelahiran, dan Akte Kematian. Tujuannya adalah membantu masyarakat yang kehilangan dokumen agar mereka memiliki data-data dokumen mereka kembali tanpa biaya apapun.
Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan akan meninjau penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera saat pergantian tahun. Langkah-langkah ini merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam membantu korban bencana dan memastikan ketersediaan dokumen penting bagi mereka secara gratis.
