Pada tanggal 1 Februari 2026, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menekankan posisi partai dalam mendorong penyelesaian konflik global, termasuk isu Palestina, melalui peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hasto menegaskan pentingnya Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika politik internasional.
Ini diungkapkan dalam respons Hasto terhadap pertanyaan wartawan mengenai posisi Indonesia dalam isu geopolitik internasional, termasuk langkah Presiden Prabowo Subianto yang masuk dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump. Hasto juga mengingatkan amanat Rakernas Pertama PDIP yang tegas dalam menjunjung tinggi hukum internasional dan konstitusi, serta sikap partai terhadap intervensi asing yang dianggap melanggar prinsip kemerdekaan.
Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah untuk menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di selatan, dan seharusnya menonjolkan pengaruhnya melalui blok-blok strategis yang sudah ada sejak era Bung Karno. PDIP mendorong upaya perdamaian melalui PBB untuk memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan dan damai. Konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa yang tertindas, termasuk Palestina, dianggap ujian bagi integritas politik luar negeri Indonesia di dunia. Menlu Sugiono juga mengungkapkan bahwa iuran anggota Dewan Perdamaian tidak menjadi syarat wajib untuk menjadi anggota.
