Pada Rabu, 4 Maret 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan secara rinci bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terjadi terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait pengadaan outsourcing atau tenaga ahli di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang diungkap dalam OTT ini adalah terkait pengadaan barang dan jasa outsourcing di berbagai dinas di Pemkab Pekalongan. KPK menduga adanya pengondisian dalam proses pengadaan tenaga ahli tersebut, di mana pengadaan yang dilakukan di beberapa dinas di Pemkab Pekalongan diduga diatur atau dikondisikan untuk kepentingan tertentu. Saat ini, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap dalam OTT sesuai dengan KUHAP.
Sebelumnya, KPK juga telah melakukan serangkaian OTT mulai dari Januari hingga Februari 2026. OTT pertama terjadi pada tanggal 9-10 Januari 2026 terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Sementara itu, OTT kedua diumumkan pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Pada tanggal 4 Februari 2026, OTT keempat terjadi terkait proses restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pada tanggal yang sama, OTT kelima terkait importasi barang KW atau tiruan diumumkan. OTT keenam yang diungkap pada 5 Februari 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam OTT ini termasuk pejabat terkait dari PN Depok dan perusahaan tertentu.
Semua OTT yang dilakukan oleh KPK merupakan bagian dari upaya untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum di Indonesia. KPK terus memberikan komitmen untuk mengungkap dan mengusut tuntas kasus-kasus korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan di tanah air.
