Sering kali, wacana tentang reformasi TNI hanya dipahami sebagai upaya menghalau militer dari keterlibatan di bidang sipil, padahal tantangan mendasar jauh lebih bernuansa. Persoalannya bukan sekadar kekhawatiran akan bayang-bayang masa lalu, tetapi juga menyangkut struktur organisasi dan mekanisme karier perwira yang penuh liku.
Pada 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan diskusi bertema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer”. Dalam forum ini, hadir Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, serta Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie yang memberikan sudut pandang kritis dan beragam.
Garis Pembatas Sipil-Militer di Indonesia tampaknya semakin samar. Secara teori, militer seharusnya menangani urusan pertahanan luar negeri dan sipil bergerak di bidang keamanan internal. Namun, di realitas, batas-batas ini mudah terabaikan, sehingga profesionalisme militer kerap tergerus.
Di antara isu-isu utama yang diangkat adalah tentang mekanisme promosi di tubuh TNI. Penunjukan dan kenaikan jabatan perwira tak jarang dipengaruhi kepentingan politik, meski di atas kertas bersifat internal militer. Aditya Batara menyorot kuatnya pengaruh kepemimpinan populis yang dapat memelintir proses meritokrasi.
“Sering kali, promosi perwira lebih dipengaruhi faktor hubungan pribadi daripada prestasi, sehingga pola karier berbasis profesionalisme terganggu,” jelas Aditya. Fenomena koneksi politik berdampak langsung pada disiplin dan sistem saling kontrol, yang idealnya bekerja sebagai penyeimbang.
Tak hanya itu, pemilihan Panglima TNI pun harus mendapat persetujuan DPR. Sistem ini dimaksudkan menjadi wujud pengawasan sipil. Namun, Yudha Kurniawan mengkritisi bahwa praktik tersebut membuka ruang politisasi, menjadikan TNI rentan terhadap tarik menarik kepentingan politik.
Menariknya, Yudha juga menyorot perbedaan antara Indonesia dan negara demokratis seperti Inggris, di mana militer tertinggi bisa diangkat tanpa melibatkan parlemen. Ini memperlihatkan bahwa mekanisme relasi militer-sipil sangat kontekstual.
Masalah struktural internal TNI pun dipaparkan secara gamblang. Beni Sukadis mengingatkan, profesionalisme bukan hanya soal pemisahan TNI-Polri atau aspek legal formal semata. Masih banyak persoalan meritokrasi dalam sistem promosi, dimana faktor hubungan pribadi belum sepenuhnya tersingkirkan.
Lebih lanjut, Yudha menyorot adanya ketimpangan jumlah personel dengan kebutuhan jabatan di jajaran TNI, sehingga perwira tinggi kerap menumpuk tanpa penugasan jelas. Persoalan ini diperparah dengan kapasitas pendidikan militer yang terbatas, proses promosi yang tersendat, serta minimnya dukungan anggaran. Salah satu konsekuensi nyata adalah terjadinya pembengkakan struktur organisasi dan kecenderungan pelibatan TNI ke bidang nonmiliter untuk mengakomodasi kelebihan personel.
Tradisi rotasi kepemimpinan antarmatra, yang kerap dianggap norma, ternyata juga lemah dalam praktik. Beni Sukadis mencontohkan, pada masa transisi dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama dari Angkatan Darat, kepentingan elit politik lebih dominan daripada kaidah rotasi yang sering diagung-agungkan.
Diskusi tersebut menjadi sangat urgen di tengah rasa waswas publik atas kemunduran demokrasi di Indonesia. Isu sipil-militer kini bukan hanya tentang menjauhkan militer dari urusan politik, melainkan juga menuntut kedewasaan pihak sipil agar tidak menyeret militer ke pusaran kekuasaan praktis.
Profesionalisme di lingkungan TNI hanya akan terwujud jika manajemen organisasi dikembalikan pada sistem yang objektif. Terlalu kuatnya tangan sipil dalam mendikte promosi perwira justru berpotensi menimbulkan masalah baru dalam barisan militer. Standar best practice di negara-negara demokrasi maju menekankan pentingnya otonomi TNI dalam hal pengelolaan karier—sebuah prinsip yang patut diinternalisasi dengan konsistensi oleh Indonesia ke depan.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
