Pemerintah Iran menyatakan kekhawatiran terhadap kemungkinan Amerika Serikat (AS) memanfaatkan periode gencatan senjata untuk memperkuat persenjataannya. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, pada Jumat, 10 April 2026, mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin gencatan senjata tersebut digunakan oleh musuh untuk mempersenjatai diri dan melakukan agresi lagi. Teheran menyatakan bahwa mereka mendukung diplomasi dan dialog, namun tidak yang akan membuka peluang bagi serangan baru terhadap wilayah Iran. Takht-Ravanchi menambahkan bahwa rencana 10 poin yang diajukan oleh Iran akan menjadi dasar dalam pembicaraan perdamaian.
Menurut Takht-Ravanchi, tindakan angkatan bersenjata Iran selama konflik telah memaksa AS dan Israel untuk merevisi visi strategis mereka terhadap Teheran. Pada tanggal 7 April 2026, Presiden AS Donald Trump mengumumkan perjanjian gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran, serta kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran kemudian menyatakan bahwa Teheran akan memulai pembicaraan dengan AS di Islamabad, Pakistan, pada hari Jumat. Namun, Iran menilai serangan pesawat tempur dan artileri Israel terhadap permukiman di Lebanon selatan pada hari Rabu (8/4) sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata antara AS dan Iran. Kementerian Luar Negeri Iran juga menegaskan bahwa negosiasi untuk mengakhiri konflik AS-Iran harus didasarkan pada komitmen terhadap kewajiban gencatan senjata di semua garda depan.
