Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Dalam Rapat Koordinasi Mitra Strategis DPD RI, ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi ego sektoral di antara kementerian, lembaga, dan BUMN. Iqbal menyoroti perlunya kerja sama terintegrasi untuk menyelesaikan tantangan pembangunan saat ini. Dia juga mengakui bahwa efektivitas fungsi DPD sangat bergantung pada kualitas sistem pendukung.
Presiden RI, Prabowo Subianto, juga menegaskan dalam taklimat bulan April lalu mengenai tiga hal mendasar, yaitu menghapus ego sektoran, menjalankan pemerintahan yang terhubung dan saling mendukung, serta melakukan reformasi birokrasi yang menghasilkan perubahan nyata. DPD RI telah menginisiasi berbagai kegiatan kolaboratif seperti penanaman jagung serentak di empat provinsi pada tahun 2025 dan program Green Village bersama Kementerian Desa.
Dalam forum tersebut, Sekjen DPD RI menegaskan bahwa tujuan dari inisiatif kolaborasi bukan untuk menambah beban kerja atau menciptakan lapisan birokrasi baru, namun sebaliknya, untuk menyederhanakan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan dampak yang dihasilkan. Iqbal juga menyampaikan tiga harapan, yaitu kesamaan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi lintas sektoral, terbentuknya mekanisme kerja yang jelas, dan adanya inisiatif yang dapat segera dijalankan bersama.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengidentifikasi peran strategis Sekjen DPD RI sebagai motor penggerak kolaborasi, dengan memberikan dukungan teknis dan program bantuan beras untuk setiap masa reses anggota DPD. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan nasional.
