Akhir-akhir ini, sering kali masyarakat Indonesia membahas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang intens. Kabar mengenai pertemuan dengan pemimpin negara lain, keikutsertaan forum global, serta agenda bilateral hampir selalu muncul di berbagai media.
Namun tidak sedikit suara kritis bermunculan, khususnya di media sosial, yang mempertanyakan frekuensi kunjungan tersebut. Muncul pertanyaan seperti, “Mengapa presiden sering ke luar negeri?” dan “Apa sebenarnya manfaatnya bagi rakyat?” Reaksi seperti ini sangat masuk akal, mengingat diplomasi negara memang kerap terasa abstrak dan dampaknya tidak segera dirasakan seperti pembangunan fisik atau bantuan langsung.
Justru, dalam situasi dunia yang tidak stabil seperti sekarang, diplomasi aktif merupakan kunci untuk menjaga posisi Indonesia di tengah pusaran global. Di masa kepemimpinan Prabowo yang masih relatif singkat, tercatat sudah puluhan kunjungan luar negeri dilakukan. Hal ini menunjukkan keinginan kuat Indonesia untuk menjadi bagian penting di tataran internasional.
Topik kunjungan Presiden ini juga menjadi pembahasan dalam diskusi IR Youth Talks bersama Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok. Moderator diskusi, Anggy Pasaribu, menyampaikan pandangannya bahwa terdapat jarak pemahaman antara strategi diplomasi pemerintah dengan apa yang dipersepsi oleh masyarakat umum. Rakyat memang melihat Indonesia lebih aktif, namun sering kali gagal memperoleh gambaran lengkap tentang makna dan tujuan di balik diplomasi tersebut.
Ia mengamati, “Saat ini, dunia sedang dilanda berbagai krisis. Persaingan antara AS dan Tiongkok semakin jelas, konflik Rusia-Ukraina belum selesai, dan isu Timur Tengah terus mengguncang perekonomian dunia.” Menurutnya, perubahan-perubahan global tersebut berdampak langsung pada kehidupan rakyat Indonesia, seperti kenaikan harga energi, ketidakstabilan ekonomi, hingga terbatasnya peluang kerja.
Dalam diskusi yang sama, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan bahwa situasi geopolitik dunia kini sangat terfragmentasi. Negara berkembang seperti Indonesia sangat rentan terhadap ketidakpastian itu, sehingga diperlukan diplomasi aktif serta keterbukaan untuk membangun hubungan dengan berbagai pihak.
Ia menjelaskan, “Indonesia selalu mengedepankan politik luar negeri bebas aktif. Namun implementasinya kini lebih lentur dan dinamis, agar bisa beradaptasi dengan perubahan global.” Dalam teori hubungan internasional, strategi ini diistilahkan sebagai hedging—yakni menjaga kedekatan dengan berbagai blok kekuatan tanpa mengikatkan diri secara penuh pada satu pihak saja.
Ketua Dep. Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo, menambahkan, “Resilience-based hedging saat ini jadi pendekatan yang diprioritaskan. Indonesia tidak hanya bersikap luwes di luar negeri, tetapi juga memperkuat ketahanan domestik agar tidak mudah terdampak akibat rivalitas global.” Karena itu, keterlibatan pada forum G20, ASEAN, atau BRICS tidak hanya simbolis melainkan ada kepentingan strategis untuk melindungi ruang gerak Indonesia.
Namun, menurut Broto, penjelasan atas strategi tersebut seringkali tidak sampai kepada masyarakat. Publik lebih sering disuguhi visual kegiatan atau foto pertemuan, tanpa mengetahui inti tujuannya. Akibatnya, masyarakat menjadi menganggap diplomasi sebatas upacara atau formalitas belaka.
Anggy berpendapat, kendala utama yaitu strategi diplomasi sering berputar di kalangan elite tanpa diterjemahkan secara sederhana ke masyarakat. Bahasa teknokratis yang digunakan membuat publik makin sulit memahami isu luar negeri yang sebenarnya sangat dekat dengan kepentingan sehari-hari.
Padahal, di era digital, narasi yang informatif sangat penting untuk menjangkau publik yang kini lebih aktif di media sosial. Jika komunikasi tidak dikelola baik, opini dangkal yang lebih emosional dan sederhana akan mudah populer dan memicu salah paham. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan komunikasi publik. Komunikasi yang jelas dan terstruktur mengenai dampak diplomasi pada ekonomi, investasi, keamanan, dan keseharian rakyat sangat diperlukan.
Penting juga diingat, narasi kebijakan luar negeri di media sosial tak boleh hanya ramai dan defensif, karena itu bisa menimbulkan polarisasi baru dan mengaburkan substansi kebijakan. Kejernihan informasi harus menjadi fokus utama.
Diplomasi Indonesia di era kompetisi global saat ini menghadapi dua tantangan sekaligus: memperkuat posisi di tataran internasional, serta memastikan masyarakat paham dan mendukung langkah strategis negara. Sebab, diplomasi hanya akan efektif bila diterima dunia dan dipahami oleh rakyat sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
